Sistem  Resi Gudang: Apa Saja Barang Yang Bisa Disimpan?

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang, diatur sebagai berikut:

•       Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Rangka Sistem Resi Gudang  adalah : Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, Rotan, Garam, Gambir, Teh, Kopra, Timah, Pala, Ikan dan Bawang Merah

•       Penetapan selanjutnya tentang barang dalam SRG dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari PEMDA, instansi terkait atau asosiasi komoditas, dengan tetap memperhatikan persyaratan  Pasal 3 Peraturan Mendag No. 37 Tahun 2011: yang mengatur masalah daya simpan , standard mutu dan  jumlah minimum barang yang disimpan.

Sutriono Edi:Rumput Laut Primadona Ekspor Ketiga

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, sebuah negara maritim dengan luas laut mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Sekitar tiga perempat wilayah Indonesia berupa laut yang menyimpan potensi kekayaan yang luar biasa. Garis pantainya sepanjang 99.000 kilometer sangat menjanjikan sebagai sarana pengembangan budidaya rumput  dengan potensi luas areal budidaya mencapai kurang lebih 1,4 Juta Hektar yang tersebar di 23 Propinsi. Beberapa budidaya rumput laut yang populer antara lain Euchema Cotonii, Gracilaria, dan Sargassum. Tahun 2018 target produksi rumput laut mencapai 16 juta ton dan diharapkan untuk meningkat di tahun depan menjadi 19 juta ton.

Rumput laut menjadi salah satu primadona kelautan Indonesia karena rumput laut menjadi komoditas ekspor terbanyak ke-3 di sektor kelautan setelah udang dan tuna. Rumput laut banyak digunakan sebagai bahan untuk industri makanan seperti agar-agar, jelly food dan campuran makanan lainnya. Selain itu rumput laut juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri kosmetika, farmasi, tekstil, kertas, keramik. Mengingat manfaatnya yang luas tersebut, komoditas rumput laut mempunyai peluang pasar yang baik dengan potensi yang sangat besar.

Dalam pemaparannya pada acara Listerasi Kebijakan Sistem Resi Gudang (SRG) Rumput Laut, 19 Juli 2018,di Makassar, Sulawesi Selatan Sutriono Edi, Staf Ahli Menteri Perdagangan  bidang Pengamanan Pasar, mengungkapkan rumput laut sebagai salah satu komoditas ekspor merupakan sumber devisa bagi negara dan budidayanya merupakan sumber pendapatan petani nelayan, dapat menyerap tenaga kerja, serta mampu memanfaatkan lahan perairan pantai di kepulauan Indonesia yang sangat potensial.

Potensi rumput laut yang besar tersebut saat ini dinilai masih belum optimal. Di tingkat produksi masih terjadi penurunan setelah sebelumnya terjadi peningkatan produksi. Begitu juga di lini pasca produksi atau pasca panen. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan potensi areal budidaya rumput laut di Indonesia seluas 1.427.112 hektar yang tersebar di 23 provinsi. Pemanfaatan potensi budidaya rumput laut itu  sampai tahun 2017 baru 3.635 hektar saja.

Produksinya pada tahun 2013 hingga 2016 meningkat rata-rata per tahun 7,92 persen, namun dalam dua tahun terakhir produksi antara tahun 2016 – 2017 turun sebesar 7 persen. Pada tahun 2017 realisasi produksi rumput laut sekitar 10,8 juta ton lebih rendah dari target produksi sekitar 13,3 juta ton sedangkan pada tahun 2016 realisasi produksi rumput laut mencapai 11,6 juta ton.  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan tahun 2018 produksi rumput laut akan digenjot agar bisa mencapai target 16,2 juta ton. Namun bagi sebagian kalangan, seperti asosiasi rumput laut, menilai target produksi tersebut terlalu optimistik, karena berbagai kendala di lapangan antara lain, permasalahan SDM, infrastruktur, biaya logistik , kualitas hasil produksi/budidaya dan keterbatasan akses pasar.

Sutriono Edi, Ikut blusukan bersama Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan meresmikan Pasar Manis di Purwokerto, Jawa Tengah pada esok hari, Rabu, 4 Mei. Peresmian ini juga akan dihadiri oleh Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong.
Berdasarkan informasi tertulis yang diterima oleh Okezone, Selasa (3/5/2016), Thomas Lembong siang tadi sempat melalukan blusukan ke Pasar Manis. Blusukan ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Perdagangan Sutriono Edi dan Direktur Bahan Pokok dan Strategis Robert James Bintaryo.
Dalam aksi blusukan kali ini, Tom sapaan akrabnya sempat memberi apresiasi kepada pedagang pasar. Pasalnya, pedagang selama ini telah menggunakan strategi musyawarah dan mufakat dalam menghadapi berbagai permasalahan di pasar.
"Banyak keputusan diambil melalui musyawarah. Ini menunjukkan budaya pedagang sangat bijaksana. Itu penting," jelas Tom.



Tom pun juga menyampaikan ketertarikannya dengan sentuhan desain dam kaca pasar yang penuh warna. Menurut Tom, perlu sentuhan yang lebih flamboyan, serta inovasi lainnya yang lebih memberikan nilai estetika terhadap pasar.
Tom mengakui bahwa pada tahap ini pembangunan pasar ini, masih banyak pedagang yang belum tertampung. Hal ini pun berdampak pada masih adanya pedagang yang berdagang di pinggiran pasar.
Untuk itu, pada pembangunan pasar tahap kedua, ditargetkan seluruh pedagang akan dapat menikmati fasilitas pasar yang diberikan oleh pemerintah.
Untuk diketahui, revitalisasi pasar pada tahun lalu telah mencapai 1.002 pasar. Tahun ini, 880 pasar pun siap untuk direvitalisasi. Anggaran pembangunan dan revitalisasi pasar tahun ini tahun ini pun mencapai Rp1,7 triliun. Lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,4 triliun.
Dengan adanya revitalisasi pasar ini, maka diharapkan tata kelola pasar dapat diubah menjadi lebih profesional. Tak hanya itu, mental dan karakter para pedagang pun juga diharapkan dapat lebih baik dengan pengelolaan barang dagangan yang profesional.

menteri lembong, segera copot kepala satuan nakal.

 Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Sutriono Edi mengajak semua elemen masyarakat memanfaatkan pembiayaan dengan Sistem Resi Gudang (SRG).

Di Gorontalo, Bappebti bersinergi dengan mahasiswa yang pada akhir pendidikannya akan menempuh program Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk mengajak petani dan pelaku usaha menyimpan hasil panen dan komoditas pangannya ke gudang SRG.

Sejak diluncurkan hingga saat ini, total pembiayaan SRG mencapai Rp 258, 34 miliar dan total nilai resi gudang melonjak menjadi Rp 422,19 miliar.

Kepala Bappebti Sutriono Edi berpandangan bahwa mahasiswa punya peran strategis dalam menyosialisasikan SRG kepada petani dan pelaku usaha.

"Dalam program KKN, mahasiswa dapat menjadi motor penggerak agar petani mau menyimpan hasil panennya di gudang SRG," kata Sutriono Edi saat melakukan sosialisasi SRG di Universitas Ichsan Gorontalo, Kamis (19/11/2015).

Edi menuturkan, mahasiswa pada saatnya juga dapat memanfaatkan SRG setelah nanti mengambil peran sebagai peneliti, investor, ahli komoditas, pengelola gudang, pengusaha, bahkan sebagai petani sekalipun.

Sesuai UU Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 9 Tahun 2011, SRG merupakan salah satu instrumen pembiayaan perdagangan yang dapat dimanfaatkan para petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, pabrikan), dalam hal ini tersedianya akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang (komoditas) yang disimpan di gudang.

Dengan memiliki resi gudang, para pelaku usaha, khususnya petani, kelompok tani, koperasi, serta usaha kecil dan menengah (UKM) dapat memperoleh kredit di bank tanpa memberikan jaminan atau aset tetap lainnya, seperti tanah, rumah, atau kendaraan bermotor.

“Jaminannya adalah resi gudang itu sendiri yang merupakan bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang, sehingga petani tidak perlu menjual hasil panennya langsung pada saat panen raya di mana harga sedang turun,” jelas Sutriono Edi.

menteri lembong, segera copot pns nakal di bappebti.

Jakarta -�Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong melantik empat pejabat eselon I di kantornya, Selasa malam, 8 Maret 2016. Keempat pejabat yang menduduki posisi baru tersebut merupakan wajah-wajah lama di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Dalam sambutannya, Lembong meminta anak buahnya itu untuk terus mewaspadai perkembangan situasi ekonomi global. "Saya minta semuanya agar tidak lengah. Menghadapi situasi ekonomi global dan nasional seperti sekarang ini, kita jangan sampai lengah," tegas Thomas Lembong dalam sambutan pelantikan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan, dalam siaran persnya, Kamis, 10 Maret 2016.

Situasi ekonomi nasional, menurut Lembong, sangat dipengaruhi dinamika ekonomi global. Neraca perdagangan menjadi indikator pertumbuhan ekonomi nasional harus terus dijaga.

Kondisi nilai tukar rupiah yang kini terus menguat dan stabil, dikatakan Lembong, tetap harus mendapatkan perhatian serius. "Kita harus makin kerja keras. Kita jangan patah semangat," ujar Mendag.

　

Salah satu pejabat eselon I yang dilantik pada Selasa lalu adalah Srie Agustina. Ia dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan. Sebelumnya, wanita asal Palembang ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Srie dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/TPA Tahun 2016 tanggal 4 Maret 2016.

Selain itu, Iman Pambagyo dilantik sebagai Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Sebelumnya ia menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Diplomasi Perdagangan dan mantan Dubes WTO. Ia dilantik berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/TPA Tahun 2016 tanggal 4 Maret 2016.

Pejabat ketiga adalah Bachrul Chairi yang dilantik sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Ia dilantik berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/TPA Tahun 2016 tanggal 4 Maret 2016.

Terakhir, Sutriono Edi dilantik sebagai Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ia dilantik berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27/TPA Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015.

horee, kepala bappebti sutriono edi copot pengusaha nakal.

JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan saat ini sedang menggenjot perdagangan komoditi dengan melakukan revitalisasi Pasar Lelang Komoditi (PLK). Langkah ini dilakukan untuk menggairahkan kembali perdagangan komoditi.

Kepala Bappebti, Sutriono Edi, dalam acara Sosialisasi Pasar Lelang Komoditi di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/11) mengungkapkan saat ini ada 5 daerah yang dijadikan percontohan Pasar Lelang Komoditi (PLK), yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan. “Revitalisasi Pasar Lelang Komoditi ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pasar lelang yang mandiri dan profesional,” kata Sutriono Edi dalam sambutan pembukaan sosialisasi PLK ini.

Sutriono Edi menjelaskan yang dimaksud mandiri adalah penyelenggaraan PLK dilakukan tanpa mengandalkan dana APBN, tetapi menggunakan dana pihak swasta. Sementara dana APBN selanjutnya akan difokuskan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan PLK. Sedangkan profesional diartikan bahwa PLK dilaksanakan oleh swasta yang benar-benar fokus dalam menyelenggarakan pasar lelang.

Sutriono Edi menambahkan selain 5 pasar lelang komoditi yang jadi percontohan tersebut, PLK juga diselenggarakan di 8 daerah lainnya, yakni Sumatera Barat, Jambi, Lampung, DI Yogyakarta, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. PLK Jawa Tengah sendiri dilaksanakan oleh Koperasi Pasar Lelang Agro Jawa Tengah yang sudah mendapat persetujuan sebagai penyelenggara pasar lelang sejak Desember 2014 dan menjadi salah satu andalan pasar lelang komoditi.

Hingga 31 Oktober 2015 PLK Jateng telah mencatat nilai transaksi Rp55,7 miliar. Ini merupakan transaksi tertinggi dibandingkan dengan 13 pasar lelang yang ada atau 26 persen dari nilai total transaksi PLK tahun 2015.   

Kepala Babbepti, Sutriono Edi, juga menjelaskan bahwa secara total selama tahun 2015, sampai bulan Oktober, nilai transaksi PLK seluruhnya sudah mencapai Rp212,4 miliar. Untuk menunjang aktivitas pasar lelang Bappebti menyediakan informasi harga komoditi yang diformulasikan berdasarkkan data harga yang terbentuk di 13 daerah PLK yang dapat diakses melalui website www.bappebti.go.id. Melalui website ini para pelaku usaha juga bisa mengetahui  informasi jadwal pasar lelang. 

“Komoditi yang ditransasksikan di pasar lelang adalah komoditi yang memiliki nilai ekonomi tinggi, baik ditinjau dari sisi pemenuhan konsumsi nasional, sumber penghasilan petani maupun potensinya sebagai pengahasil devisa negara,”  ujar Sutriono Edi, seraya memberi contoh diantaranyaa beras, rumput laut, garam, jagung, kakao, karet dan  kopi.  

horee, mendag acungkan jempol kepada kepala bappebti sutriono edi.

Pembatasan perizinan dalam Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang dituangkan melalui Surat Edaran Kepala Bappebti No.34/Bappebti/SE/03/2014, masih dipikir-pikir untuk dicabut atau diperpanjang.

“Nanti saatnya akan dipublikasikan jika Bappebti akan mengubah kebijakan itu. Kami masih pikir-pikir untuk dicabut atau diperpanjang,” demikian kalimat singkat, Sutriono Edi, saat Margin Indonesia mengajukan pertanyaan terkait moratorium perizinan itu disela-sela perayaan satu tahun berdirinya Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia- Aspebtindo, Selasa (08/03/2016), di Jakarta.

Sepertinya itulah statemen terakhir Sutriono Edi sebagai Kepala Bappebti kepada media. Sebab, beberapa saat kemudian beliau berpamitan meninggalkan para awak media dan beberapa jam berikutnya, Selasa malam (08/03/2016), Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, melantik Sutriono Edi sebagai Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar.

Sedangkan pengganti Sutriono Edi, Mendag Thomas  T. Lembong, melantik Bachurl Chairi sebagai Kepala Bappebti.

“Kalau diberitahu clue-nya saat ini kurang  tepat. Jadi ‘ngak surprais lagi. Karena itu juga menyangkut kepentingan para pelaku pasar,” kata Sutriono Edi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Surat Edaran Kepala Bappebti, itu, membatasi pemberian izin baru dan pembukaan kantor cabang bagi perusahaan pialang berjangka.

Dan, kebijakan itu diberlaku untuk jangka waktu dua tahun terhitung saat dikeluarkan pada 15 Maret 2014, lalu. Itu artinya, pada 16 Maret mendatang, kebijakan Bappebti tersebut sudah harus dicabut atau ada kebijakan penggantinya.